Harun Abidin Kemplang Utang USD 3,2 Juta Malah Adukan Kreditor

JAKARTA,   – Hubungan Harun Abidin dengan Cedrus Investments Ltd sesungguhnya hanya sebagai peminjam (debitur) dengan pemberi pinjaman (kreditur). Saham-saham yang diserahkan ke Cedrus adalah agunan, bukan untuk dikelola.

            “Harun Abidin mengemplang utang USD 3,2 juta. Berkali-kali meminta penundaan tapi selalu ingkar janji. Lalu mengulur waktu dengan mengadukan Cedrus,” kata Wirawan Adnan, pengacara Cedrus di Jakarta Kamis (11/8).

            Adnan menegaskan, berbagai pemberitaan yang bersumber dari Harun Abidin, telah mencemarkan nama baik Cedrus Investments Ltd (Perusahaan Cayman). “Perjanjian sangat jelas, saham adalah agunan, bukan untuk dikelola,” tandasnya.

            Setelah berkali-kali perpanjangan waktu pembayaran sebagaimana tertulis dalam loan agreement dan promissory notes, sesuai perjanjian, maka Cedrus terpaksa mencairkan sebagian agunan. Hak dan kewajiban debitur-kreditur diatur dengan jelas.

“Fakta agunan dijual kemudian diputarbalikkan Harun Abidin dengan mengadukan klien kami ke Bareskrim.  Agunan kemudian dibekukan secara sepihak oleh Polisi tanpa mendengar keterangan kami,” ungkap Adnan.

Menurut Adnan, Cedrus adalah perusahaan bersih dengan reputasi internasional. Tidak ada yang disembunyikan. Selama ini klien kami difitnah oleh Harun Abidin. Kami diam saja saja, karena percayakan kepada penegak hukum.

“Namun kesabaran kami justru dimanfaatkan Harun untuk terus berkelit dari kewajiban utang dengan menebarkan isu penggelapan. Pengaduann kepada Polisi hanya modus menghindar,” tutur Adnan dari kantor hukum Sholeh Adnan Associates (SA&A).

Tindakan Harun mengadu di Indonesia hanya penghindaran, sebab masalah ini murni perdata. Dalam semua perjanjian disebut, tunduk pada hukum Caymand Islands. Maka Cedrus pun sudah menggugat Harun Abidin di Pengadilan Caymand.

“Masalah ini kan sudah disampaikan kepada Bapak Tito Karnavian waktu di Komisi III DPR. Waktu itu Pak Tito berjanji akan membentuk tim. Kami percaya Kapolri akan menangani masalah ini dengan benar. Perdata ya perdata,” katanya.

Adnan mengingatkan, kemudahan investasi kita sekarang barulah di peringkat 109. Presiden Jokowi ingin tahun 2017 sudah di rangking 40. Kalau Polri tidak menyadari peran, bisa-bisa urutan 40 hanya impian,” tandasnya. (sm)