Jakarta - Kegiatan aksi yang di lakukan oleh para Nelayan hari
ini (06/04) bertepatan dengan hari Nelayan nasional adalah merupakan gerakan
yang berangkat dari hati nurani untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah
dalam hal ini KKP atas nasib "buruk" yang dirasakan saat ini.
Demikian disampaikan Presiden SIRI, Tjandra Setiajdi
atau yang biasa disapa Andy melalui siaran persnya kepada beberapa wartawan
menanggapi aksi para nelayan di sekitar kantor Kementerian KKP.
Pemerhati perikanan ini juga menjelaskan, adanya
kebijakan yang kurang menguntungkan para nelayan bahkan cenderung merugikan.
“Semisal soal perizinan operasional bagi kapal
penangkap ikan yang super ketat. Bayangkan, kapal yang sebelumnya sudah
beroperasi sekian tahun, harus berhenti hanya karena tersendat izin dari
kebijakan baru tersebut,” jelas Andy.
Andy
melanjutkan, sektor perikanan seharusnya Pemerintah ekstra hati-hati
dalam mengambil kebijakan, karena Indonesia yang kaya akan potensi laut harus
dimanfaatkan betul untuk bisa menjadi penyumbang akan kemajuan sebuah negara.
“Di negara lain, sektor perikanan bukan hanya soal
produksi ikan dan rekrutmen tenaga kerja nelayan dihargai, tetapi nelayan juga
dianggap sebagai pahlawan karena ikan dianggap sebagai makanan yang
mencerdaskan bangsanya. Di Indonesia malah nelayan dipersulit,” rincinya yang Dewan
Pakar Mapikor itu.
Selain itu, tambah Andy, aksi Nelayan menurut saya juga
harus menjadi bahan untuk Jokowi mengevaluasi Menteri Susi.
“Saya benarkan Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden
sebagaimana pak Jokowi tegaskan, tetapi aksi para nelayan ini setidaknya
menjadi bukti bahwa sertor perikanan saat ini lagi bermasalah,” sergah Andy
seraya menutup rilisnya.
Komentar