![]() |
Wapres Jusuf Kalla |
“Ini tidak hanya soal patut atau tidak (etika), namun ini melanggar konstitusi dan persekongkolan. DPR harus mengawasi yang berselingkuh dengan petinggi Freeport,” ujarnya, Rabu (23/12).
Menurut Pangi, tidak adil jika hanya Ketua DPR Setya Novanto yang diadili oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Sementara di luar sana masih ada yang mencari keuntungan terhadap kontrak karya tersebut.
“Pada saat yang sama, publik diam saat ada sinyal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia secara diam-diam. Karena melalui kekuatan rakyat kita satukan opini publik lewat tekanan (pressure) masyarakat tidak memperpanjang kontrak dengan Freeport kalau itu merugikan kepentingan nasional,” ujarnya.
Dia percaya dengan dibentuknya Pansus Freeport di DPR bisa membongkar siapa saja oknum yang ingin mencari keuntungan atas nama pribadi tersebut. Termasuk motif dari pertemuan keluarga JK dengan bos Freeport. (ab)
Komentar