![]() |
Abraham Lunggana (Lulung) |
“Kita harus sepakat berantas korupsi dari Ibu Kota. Tapi lebih elegan kita lakukan pencegahan,” kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (19/11).
Politikus PPP yang tengah dibidik Bareskrim Polri terkait kasus UPS ini mengatakan, Ahok bisa mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahannya dengan sejumlah cara. Salah satunya Ahok harus memastikan harga satuan barang yang diajukan dengan harga di katalog. Langkah ini diperlukan untuk memastikan harga satuan barang sesuai aslinya.
Selain itu, Lulung menyarankan Ahok mencari tahu detail perusahaan pemenang tender proyek. Hal ini perlu agar kasusnya tidak seperti perusahaan yang menjadi rekanan pengadaan UPS. Dalam kasus UPS, banyak perusahaan menjadi rekanan dan ternyata fiktif. "Kalau semua sudah diperiksa, baru Ahok tanda tangan SPD (surat penyediaan dana)," pesan Lulung.
Lulung menegaskan, DPRD DKI berkomitmen melakukan pencegahan korupsi. Salah satu langkah yang dilakukan DPRD adalah membuka proses pembahasan anggaran untuk umum. “Masyarakat dapat melihat secara langsung proses penyusunan anggaran secara detail,” kata Lulung. (ab)
Komentar