Hal itu tersebut sebagaiamana dikeluhkan beberapa wartawan yang akan melakukan konfirmasi tentang sesuatu persoalan melalui Sekwan DPRK Aceh Timur. " Bahkan tercermin Sekwan Burhanuddin terkesan tidak memahami tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008," ungkap Edi Safaruddin, Kamis (12/12/13)
Masih menurut Edi, semestinya Sekwan DPRK Aceh Timur lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi informasi yang diharapkan oleh masyarakat umum, terkecuali tidak diberikan seperti informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum sebagaimana tertuang dalam UU Keterbukaan Informasi Publik pada Bab V Pasal 17.
Pria sapaan akrab dodi ini pada sisi lain mensinyalir, selama ini setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRK Aceh Timur terkesan sangat tertutup dari para insan pers maupun lembaga non pemerintah lainnya yang membutuhkan informasi, dengan demikian para kuli tinta yang bertugas di Aceh Timur tidak bisa memberikan informasi dengan baik kepublik. " Ini patut kita curigai apa yang terjadi di Sekretariat lembaga terhormat itu," cetusnya lagi.
Dalam kesempatan itu, dirinya meminta kepada semua komponen, dan lembaga- lembaga wartawan yang ada di Aceh Timur untuk dapat bersama – sama melakukan pemantauan kegiatan yang dilaksanakan di DPRK Aceh Timur. " Sementara itu kita harapkan juga siapapun yang menduduki jabatan Sekretaris DPRK Aceh Timur kedepannya agar bisa membuka akses seluas mungkin terhadap informasi yang dibutuhkan publik dari lembaga dimaksud," harap Dodi.(d- 77)
Komentar