Jakarta, suaralempanas - Genderang demonstrasi yang digalang olah para buruh dalam aksi mogok Nasional sejak tanggal 31 Oktober dan 1 November 2013 lalu, memang belum sepenuhnya menuai hasil menggembirakan. Selain diluar nalar
, pasalnya banyak kalangan menilai kalau tuntutan buruh dengan menuntut meminta gaji upah minimum pendapatan (UMP) sebesar Rp.3,7 juta merupakan tuntutan yang bisa membuat para pengusaha akan ngacir dari Indonesia.
"Tuntutan 3,7 juta itu justru akan mengakibatkan perusahaan banyak yang hengkang akibat kebijakan upah buruh. Jadi permasalahan ini yang harus dicari solusinya. Sebetulnya UMP 2,4 juta itu sudah masuk dalam kebutuhan hidup layak (KHL),
ungkapkan pengamat Ekonomi, Ikhsan Mojo dalam dialog mingguan, diwarung daun, Cikini, Sabtu (2/11/2013).
Ikhsan menambahkan, DKI Jakarta merupakan patokan untuk penentuan standard kenaikan gaji atau upah. Artinya jika UMP DKI akan dinaikan, maka itu akan mendorong kenaikan UMP untuk daerah-daerah lainnya.
"Di DKI dari upah Rp 2,4 diubah ke Rp 3,7. Jika di DKI naik maka akan menjadikan lonjakan daerah yang lain.
Padahal belum tentu para pengusaha didaerah bisa menyanggupi tuntutan yang sama," ujarnya.
Hal bertolak belakang diutarakan oleh
Sekjend Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi. Menurutnya, sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, ternyata bertolak belakang dengan kesejahteraan pekerjanya.
Menurut Rusdi para pekerja Indonesia justru masuk kategori yang terendah.
Yang membuat miris Rusdi dibanyak daerah buruh bahkan digaji dibawah UMP.
"Buruh banyak yang diberi upah hanya Rp.800 ribu rupiah, dengan upah sebesar itu mana cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," papar Rusdi dilokasi yang sama.
Menurutnya, yang memperihatinkan dari kondisi buruh disini adalah tidak adanya kepastian kerja yang tetap karena pengusaha telah berlindung dengan sistem pekerja upah yang bernama outsourcing.
"Buruh Indonesia gak punya kepastian kerja karena sistem outsourcing. Beda di luar negeri, pengangguran aja disana mendapat subsidi. Outsourcing itu ulah Pengusaha hitam yang cengeng, sama ulah pengamat-pengamat menyesatkan. Kami tidak akan mundur," tegasnya. (Ftr)
, pasalnya banyak kalangan menilai kalau tuntutan buruh dengan menuntut meminta gaji upah minimum pendapatan (UMP) sebesar Rp.3,7 juta merupakan tuntutan yang bisa membuat para pengusaha akan ngacir dari Indonesia.
"Tuntutan 3,7 juta itu justru akan mengakibatkan perusahaan banyak yang hengkang akibat kebijakan upah buruh. Jadi permasalahan ini yang harus dicari solusinya. Sebetulnya UMP 2,4 juta itu sudah masuk dalam kebutuhan hidup layak (KHL),
ungkapkan pengamat Ekonomi, Ikhsan Mojo dalam dialog mingguan, diwarung daun, Cikini, Sabtu (2/11/2013).
Ikhsan menambahkan, DKI Jakarta merupakan patokan untuk penentuan standard kenaikan gaji atau upah. Artinya jika UMP DKI akan dinaikan, maka itu akan mendorong kenaikan UMP untuk daerah-daerah lainnya.
"Di DKI dari upah Rp 2,4 diubah ke Rp 3,7. Jika di DKI naik maka akan menjadikan lonjakan daerah yang lain.
Padahal belum tentu para pengusaha didaerah bisa menyanggupi tuntutan yang sama," ujarnya.
Hal bertolak belakang diutarakan oleh
Sekjend Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi. Menurutnya, sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, ternyata bertolak belakang dengan kesejahteraan pekerjanya.
Menurut Rusdi para pekerja Indonesia justru masuk kategori yang terendah.
Yang membuat miris Rusdi dibanyak daerah buruh bahkan digaji dibawah UMP.
"Buruh banyak yang diberi upah hanya Rp.800 ribu rupiah, dengan upah sebesar itu mana cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," papar Rusdi dilokasi yang sama.
Menurutnya, yang memperihatinkan dari kondisi buruh disini adalah tidak adanya kepastian kerja yang tetap karena pengusaha telah berlindung dengan sistem pekerja upah yang bernama outsourcing.
"Buruh Indonesia gak punya kepastian kerja karena sistem outsourcing. Beda di luar negeri, pengangguran aja disana mendapat subsidi. Outsourcing itu ulah Pengusaha hitam yang cengeng, sama ulah pengamat-pengamat menyesatkan. Kami tidak akan mundur," tegasnya. (Ftr)
Komentar