Jakarta - Isu
akan diberlakukannya kembali tentang Haluan Negara saat ini menjadi
ketertarikan beberapa kalangan. Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia
(SIRI) Tjandra Setiadji menganggap hal itu suatu yang wajar dan sah untuk Negara
yang menganut system demokrasi seperti Indonesia.
“Setuju saja sepanjang demi kepentingan Negara dan bangsa,”
tegas Andy, demikian biasa disapa saat diwawancara beberapa wartawan
disela-sela acara Konvensi Nasional Tentang Haluan Negara di Jakarta Convention
Center (JCC) Jakarta, Rabu (29/3).
Namun saat ini, lanjut Andy, yang paling mendesak adalah
pergantian kabinet atau reshuffle. Ia pun meminta Jokowi untuk segera mengganti
para pembantunya yang tidak sesuai dengan cita-cita pembangunan bangsa yang ia
harapkan.
“Haluan Negara boleh digagas, tetapi reshuffle kali ini
menurut saya adalah hal paling penting untuk dilakukan oleh pemerintah,” sergah
Andy yang juga pengacara itu.
Lalu Andy juga menyebut kebijakan seorang menteri yang
dianggapnya mempersulit nelayan, yakni menteri Susi Pudjiastuti. “Seperti saya
contohkan, Menteri Susi dengan kebijakannya yang mempersulit soal izin, ini juga
harus dikaji oleh Jokowi dalam momen reshuffle nanti,” sebut Andy.
Kendati demikian
Andy meyakini Menteri Susi mempunyai pendapat yang berbeda, tetapi faktanya
menurut dia Nelayan banyak yang berhenti beroperasi.
“Di Muara Baru, banyak kita temui kapal penangkap ikan yang
tidak bisa beroperasi gara-gara soal izin,” Andy kemabli menegaskan.
Hal ini diungkap Andy juga menrujuk kepada pendapat Wakil
Presiden Jusuf Kalla yang merasa kaget dengan fenomena PHK pada sektor perikanan. “Saya dengar informasi, Wapres
saja kaget adanya PHK dan pemberhentian industri di sektor perikanan setelah
mengadakan kunjungan ke beberapa daerah,” pungkas Andy.
Komentar