MEDAN, – Presiden Joko Widodo mempertimbangkan kehadiran
pihak independen (surveyor) untuk menghitung nilai cost recovery. Dengan
demikian diperoleh nilai yang memang seharusnya menjadi tanggungan
pemerintah.
“Kita perlu mempertimbangkan pihak independen, untuk menjembatani kontraktor dan pemerintah (dalam hal ini SKK Migas),” kata Presiden Jokowi dalam makan malam bersama Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), di Medan Rabu (2/3) malam.
Penentuan besar cost recovery antara kontraktor dengan SKK Migas sekarang ini, hanya ditentukan antara kedua belah pihak, tanpa ada pihak yang menjembatani. Nilai cost recovery tahun 2015 misalnya, yang disetujui DPR sebesar USD 16,5 miliar.
Sebanyak 30-an orang relawan BaraJP Sumatra Utara (Sumut) diundang Jokowi makan makan di Hotel JW Marriot. Dipimpin Ketua BaraJP Sumut Heryanson Munthe, Seluruh ketua cabang kabupaten/kota BaraJP ikut serta.
Didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden Jokowi mengatakan, kehadiran lembaga independen adalah untuk membantu SKK Migas dan kontraktor, supaya lancar dan tepat waktu.
Dalam pembelian material misalnya, yang jumlahnya memang harus lebih (supaya ada persediaan), semestinya stok lama dari proyek sebelumnya bisa digunakan. Dengan bantuan soft ware pihak independen, stok material bisa didayagunakan. (dd)
“Kita perlu mempertimbangkan pihak independen, untuk menjembatani kontraktor dan pemerintah (dalam hal ini SKK Migas),” kata Presiden Jokowi dalam makan malam bersama Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), di Medan Rabu (2/3) malam.
Penentuan besar cost recovery antara kontraktor dengan SKK Migas sekarang ini, hanya ditentukan antara kedua belah pihak, tanpa ada pihak yang menjembatani. Nilai cost recovery tahun 2015 misalnya, yang disetujui DPR sebesar USD 16,5 miliar.
Sebanyak 30-an orang relawan BaraJP Sumatra Utara (Sumut) diundang Jokowi makan makan di Hotel JW Marriot. Dipimpin Ketua BaraJP Sumut Heryanson Munthe, Seluruh ketua cabang kabupaten/kota BaraJP ikut serta.
Didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden Jokowi mengatakan, kehadiran lembaga independen adalah untuk membantu SKK Migas dan kontraktor, supaya lancar dan tepat waktu.
Dalam pembelian material misalnya, yang jumlahnya memang harus lebih (supaya ada persediaan), semestinya stok lama dari proyek sebelumnya bisa digunakan. Dengan bantuan soft ware pihak independen, stok material bisa didayagunakan. (dd)
Komentar