![]() |
Presiden Joko Widodo |
Kagaduhan politik itu, kata Mu'ti, tidak produktif dan melanggar kepatutan. Muhammadiyah merekomendasikan agar Presiden Jokowi merombak kembali kabinetnya agar tak terjadi lagi kegaduhan politik.
"Pilkada serentak sebagai sejarah politik Indonesia berlangsung tertib. Yang menjadi catatan kritis adalah kegaduhan elite politik karena itu dilatarbelakangi penguatan sistem presidensial. Muhammadiyah mendorong presiden melakukan reshuffle dengan memilih menteri yang benar-benar profesional," kata Mu'ti saat memaparkan refleksi akhir tahun di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/12).
Selain Mu'ti hadir dalam paparan refleksi akhir tahun ini Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nashir serta Ketua bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas.
Muhammadiyah juga menyoroti masih tingginya kesenjangan sosial, angka kemiskinan dan pengangguran. Tingginya kesenjangan sosial antara masyarakat Jawa dan luar Jawa dikhawatirkan bisa memicu terjadinya kecemburuan, konflik sossial maupun rasial.
"Pemerintah harus menyelesaikan masalah kesenjangan sosial yang tinggi, kemiskinan, dan pengangguran. Kesejahteraan daerah yang berbeda-beda khususnya Jawa dan luar Jawa dapat menyulut kecemburuan dan konflik sosial dan rasial," kata Mu'ti. (ab)
Komentar