PDIP Terus Mendorong Kocok Ulang Pimpinan DPR Melalui Revisi UU MD3

Ilustrasi kampanye PDIP

SOROTNASIONAL.com - Wacana kocok ulang pimpinan DPR melalui revisi UU MD3 terus mengemuka. Hal ini menyusul mundurnya Setya Novanto dari kursi Ketua DPR setelah terseret kasus 'Papa Minta Saham'.

Anggota Komisi II DPR, Rahmat N Hamka menilai, banyaknya kalangan yang meminta kocok ulang pimpinan DPR harus dilihat sebagai upaya perbaikan untuk kelembagaan DPR bukan semata-mata berebut kekuasaan.

“Kocok ulang harus dilihat dalam konteks untuk semata-mata meningkatkan kinerja kelembagaan bukan mengejar kekuasaan,” katanya di Jakarta, Selasa (22/12).

Politikus PDI Perjuangan ini menekankan, sikap fraksinya bukan semata-mata untuk mengejar kekuasaan tapi yang lebih penting adalah kinerja lembaga DPR dapat berjalan dengan lebih baik agar mampu menjadi sinergi berbagai program pemerintahan.

“Hak PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2014 telah dirampas secara konstitusional, hal ini merupakan bukti sejarah yang terus terulang saat 1999 memenangi Pemilu kemudian diganjal juga melalui Poros Tengah,” paparnya.

Ia melihat 10 tahun berada di luar pemerintahan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tetap konsisten teguh berpegang pada prinsip-prinsip ideologi partai. Ini dibuktikan PDIP terus mendapat tempat di hati rakyat. “Segeralah kocok ulang, sesuai dengan logika yang ada,” tukasnya. (ab)