Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penjelasan Menkopolhukam Djoko Suyanto mengenai persiapan dan pengelolaan langkah persiapan penyelenggaraan pemilu legislatif yang akan dilaksanakan 9 April 2014 dan Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 mendatang, dalam Rapat Paripurna di Kantor Presiden, Kamis (27/2) sore.
Hal pokok yang patut dijaga adalah empat indikator suksesnya pemilu, yaitu pemilu harus berjalan lancar, aman, tertib, jujur dan adil. Tantangan yang dihadapi kini adalah membangkitkan partisipasi pemilih. Hal ini disebabkan menurunnya partisipasi pemilih bila dilihat dari Pemilu tahun 2004, dibandingkan dengan pemilu tahun 2009 dan kemudian pemilu tahun 2014. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi dari kementerian dan lembaga maupun segenap lapisan masyarakat utamanya media untuk bersama sama berupaya meningkatkan partisipasi pemilih. Di dalam survei yang dilakukan Kementerian Polhukam bekerjasama dengan lembaga demokrasi terdapat kecenderungan untuk partisipasi pemilih mencapai 73%. Masih tersisa waktu untuk meningkatkannya menjadi 75%.
Hal penting yang juga patut dijaga adalah menghindari terjadinya konflik dan kekerasan di level akar rumput. Hal ini tidak hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga penyelenggara dan pelaksana pemilu. Selain itu pertikaian yang muncul dalam bentuk gugatan hasil pemilu harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Pembahasan mengenai anggaran pemilu antara KPU dan Kemenkeu sedang berjalan saat ini. Pembiayaan pemilu ini dapat diupayakan agar tepat waktu, tepat sasaran, dan taat azas akuntabilitas.
TNI dan Polri telah siap mengamankan pemilu. Tugas TNI hanya membantu Polri dan sifatnya hanya melakukan penambalan pada sektor sektor yang menurut Polri sifatnya perlu penanganan khusus. Bagi anggota TNI yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau eksekutif haruslah mengajukan pensiun dini terlebih dahulu.
Nota kesepahaman antara KPU, Bawaslu, Polri, Kemenkum dan HAM adalah salah satu upaya agar pemilu dapat dilaksanakan aman tenteram jujur dan adil. (red)
Caption bawah : Presiden SBY memerintahkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Keuangan Chatib Basri untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan nasional. Hal ini disampaikan Presiden dalam Sidang Paripurna di Kantor Presiden, Kamis (27/2). (red)
Komentar