Nasional

Jatim Siap Sukseskan Program BPJS

Published by Unknown on 13/02/14 | 16.28

Jatim siap untuk menyukseskan program pemerintah pusat khususnya di bidang kesehatan yakni terselenggaranya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang telah dimulai per 1 Januari 2014.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI dalam rangka Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Jl. A. Yani No. 118, Surabaya, Kamis (13/2).
Ia menjelaskan, program JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan UU 40 tahun 2004 tentang SJSN. "UU ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membaya iuran atau iuran tersebut dibayarkan oleh pemerintah," ucapnya.
Secara keseluruhan di JAtim kepesertaan JKN sudah mencakup berbagai program kesehatan, meliputi Jamkesmas (14.001.865), Askes PNS (2.323.784), Jamsostek (1.027.469), TNI (171.846) dan Polri (91.581). Selain itu juga diikuti peserta mandiri yang jumlahnya hingga tanggal 10 Februari 2014 sebanyak 50.045 jiwa.
Gus Ipul biasa ia disapa menjelaskan, pelaksanaan JKN di Jatim pada tahun 2014 telah melakukan berbagai tahapan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah agar mempercepat keikutsertaan masyarakat. "Tahapan yang telah dilakukan yakni menjalin kesepakatan bersama (MOU) antara Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jatim dengan BPJS tentang regionalisasi tarif pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutkan," ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga telah melakukan MOU antara asosiasi dari dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota (Adinkes) Jatim dengan BPJS tentang kesepakatan tarif pelayanan kesehatan bagi peseta BPJS kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. "Data dari Dinas Kesehatan Jatim, rumah sakit yang telah menjalin kerjasama dengan BPJS sebanyak 199 rumah sakit dan 960 Puskesmas," jelasnya.
Ke depan, Pemprov Jatim bersama BPJS akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk segera menjadi peserta BPJS. Sosialisasi menjadi bagian penting mengingat sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui program dari pemerintah pusat.
Selain dilaksanakan sosialisasi yang melibatkan masyarakat, juga akan dilakukan pertemuan rutin untuk membahas segala hal yang terkait dengan hambatan-hambatan pelaksanaan BPJS. Pertemuan ini untuk memaksimalkan peran tim verifikasi yang baik di setiap rumah sakit. " Intinya, kami dari provinsi tidak boleh menolak pasien miskin untuk dana akan kami pikirkan dengan dana APBD sekaligus sharing dengan Kabupaten/Kota," ujarnya.
Dalam pertemuan ini, juga dibahas pembatasan obat yang dirasa memberatkan pasien terkait aturan-aturan yang diterapkan oleh BPJS. Kami akan berkerjasama dan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota serta melibatkan peran camat, kepala desa untuk memback up pelaksanaan BPJS dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat desa. "Kepala desa bisa menjadi penggerak bagi kesuksesan program pemerintah di bidang kesehatan," imbuhnya.
Selain itu, dalam upaya menyukseskan program BPJS ini, Pempov Jatim mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 188/786/KPTS/2013 tentang pelaksanaan regional sistem rujukan tanggal 25 November 2013 serta diterbitkanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang tim koordinasi pelaksanaan program JKN tahun 2014 pada tanggal 8 Januari 2014.
Sementara itu, Ketua rombongan DPR RI Komisi IX dr. Ribka Tjiptaning mengaku, kunjunganya di Jatim bertujuan untuk melihat secara langsung implementasi BPJS kesehatan, sekaligus melihat sejauh mana pelaksanaan JKN yang ada di Jatim.

Berita Terkait

Komentar

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Terbaru

 
Copyright © 2013 - . Portal Media Online Sorot Nasional - All Rights Reserved