Nasional

Kasus SPJ Sertifikasi Guru Piktif Di Diknas Ketapang,Harus Dibawa Ke Ranah Hukum

Published by Unknown on 11/01/14 | 18.25

KETAPANG-Dugaan penyimpangan penyaluran dana sertifikasi guru dengan modus membuat SPJ piktif mengatas namakan sekitar seribu lebih guru yang masih aktif maupun yang sudah pensiun pada Dinas Pendidikan Ketapang Kalimantan Barat tahun 2010 – 2012 yang dilakukan oleh sejumlah oknum pegawai di instansi tersebut makin melebar.

Sejumlah kalangan menyikapi kasus ini,salah satunya adalah Wakil Ketua DPC Lembaga Anti Korupsi Kabupaten Ketapang,Ibrahim.D melalui keterangan persnya kepada Lembaga Kantor Berita Kalimantan,Sabtu (11/01/2014) siang,menyatakan bahwa dirinya tidak puas kalau hanya mereka diberikan sanksi disiplin saja.

“Karena perbuatan mereka sangat memalukan dan jelas-jelas merugikan keuangan negara,saya menilai pimpinan telah melakukan pembiaran terhadap perbuatan bawahannya,”kata Ibrahim.

Ibrahim mengancam akan melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum karena menurut dia kasus ini jelas-jelas merugikan keuangan negara.

“Meskipun uang hasil korupsi itu sudah ada dikembalikan,tetapi perbuatan mereka tetap melawan hukum,”ungkap Ibrahim seraya mencontohkan maling motor yang ketahuan,apa hanya dikembalikan motor tersebut perkaranya selesai ? “Tentu tidak ! Begitulah dengan kasus oknum PNS di Dinas Pendidikan Ketapang itu,”tegas Ibrahim.

“Kasus ini harus dibawa ke ranah hukum,bukan hanya dilakukan sanksi pemecatan dan pengembalian uang yang mereka korupsi,akan tetapi mereka juga harus dimasukkan bui,agar ada efek jera bagi yang lainnya,sehingga dalam melaksanakan tugas sebagai PNS dapat berbuat jujur dan adil,”kata Ibrahim.

Menurut Wakil Ketua DPC Lembaga Anti Korupsi Kabupaten Ketapang,Ibrahim D,dirinya akan kawal bilamana kasus ini masuk ke ranah hukum.

“Juga saya berharap agar penegak hukum bisa bekerja dengan penuh amanah,dan saya akan kawal kasus ini,”pungkas Ibrahim.

Seperti diberitakan sebelumnya,bahwa para pelaku masih bebas bekerja sebagai PNS di kantor Dinas Pendidikan Ketapang,pada hal menurut laporan yang diterima Lembaga Kantor Berita Kalimantan,mereka itu  sudah dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat,dan  diantara pelaku diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah satu tahun.

Selanjutnya,kata pelapor yang tidak mau disebutkan namanya kepada Lembaga Kantor Berita Kalimantan,bahwa penyimpangan penyaluran dana sertifikasi guru tersebut dilakukan dengan cara membuat SPJ Piktif mengatas namakan para guru,pada hal guru-guru itu tidak pernah menerima uang sertifikasi dimaksud .


Dana sertifikasi guru yang dibuatkan SPJ piktif itu nilainya cukup besar,sebab guru-guru yang namanya dicatut hampir seribu lebih.Dari sejumlah uang itu,menurut sumber,sudah ada yang  dikembalikan ke Kas Daerah,sisanya yang belum dikembalikan hingga saat ini seperti disampaikan Kepala Inspektorat Ketapang Drs.Heronimus Tanam kepada Lembaga Kantor Berita Kalimantan beberapa waktu lalu,masih sekitar Rp.600 juta lebih.***(Editor : Tim LKBK)

> Foto : Wakil Ketua DPC Lembaga Anti Korupsi Kabupaten Ketapang,Ibrahim.D.***(doc.lkbk)

Berita Terkait

Komentar

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Terbaru

 
Copyright © 2013 - . Portal Media Online Sorot Nasional - All Rights Reserved