Nasional

Hasrul Piliang Terkesan "Ogah" Dikonfirmasi, AMOI: Pejabat Publik Harus Paham UU KIP!

Published by Unknown on 02/01/14 | 20.26

Moch. Efendi, SH / Ketua Umum AMOI
SIKAP "ogah" dikonfirmasi yang dipertontonkan oleh segelintir oknum pejabat publik di negeri ini, tak sepatutnya terjadi mengingat masing-masing mereka harus paham UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik).

Demikian ditekankan Ketua Umum Asosiasi Media Online & Informatika (AMOI) Indonesia, Moch Efendi, SH, menyikapi informasi masih adanya oknum pejabat publik yang "ogah" dikonfirmasi mass media terkait kegiatan dan program di instansi yang dipimpinnya.

Terakhir, diperoleh informasi bahwa sikap kurang pantas tersebut dipertontonkan seorang oknum pejabat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pejabat dimaksud bernama Hasrul Piliang, penjabat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

Menurut Efendi, pemahaman masing-masing pejabat publik -- termasuk Hasrul Piliang --, sangat diperlukan demi transparansi penyelenggaraan negara. Terutama ketika publik menuntut hak informasi atas penyelenggaraan institusi yang dipimpinnya tersebut.

Seiring kian majunya dunia teknologi, masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dari belahan dunia manapun. Kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi ini, mau tidak mau harus diikuti oleh badan publik termasuk pemerintah daerah. Rendahnya pemahaman pejabat negara patut disayangkan mengingat Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diberlakukan sejak tanggal 30 April 2010.

"Pejabat negara terutama pemerintah, harus mampu membedakan informasi yang termasuk informasi publik dan bukan informasi publik, dalam kata lain informasi yang dikecualikan. Apalagi jika informasi yang diminta mass media itu sekedar informasi seputar kegiatan atau program berkategori informasi publik," ujar Efendi dalam milis yang dialamatkan ke media ini, Kamis (2/1-2014).

Seiring pemberlakuan UU KIP, tekan Efendi, pemerintah daerah harus membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali  ada beberapa informasi tertentu yang masih bersifat sementara dan belum bisa diinformasikan kepada umum. Informasi dimaksud meliputi informasi yang jika dibuka atau diberikan dapat menimbulkan masalah dengan hukum, membuka rahasia negara, menimbulkan persaingan tidak sehat, dan berbahaya dalam hubungan dengan luar negeri. Jika kondisinya seperti itu, maka pejabat atau badan publik berhak untuk tidak membuka maupun memberikan informasi dimaksud.

UU KIP dibuat dan disahkan, tujuannya untuk menjamin hak-hak warga negara, guna mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Keterbukaan penyelenggara negara terhadap publik dapat mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Selaku pejabat publik, tak sepantasnya Hasrul Piliang mempertontonkan sikap tak pantas, seolah-olah menghindar untuk memberikan informasi atau menjawab konfirmasi terkait kegiatan dan program lembaganya. Apalagi semata dengan alasan terburu-buru ingin membesuk kerabat yang sakit. Sementara sejak jauh-jauh hari yang bersangkutan tentunya sudah mengetahui maksud kehadiran rekan-rekan mass media ke kantornya, mengingat itu bukan kali pertama rekan-rekan mass media ke kantornya namun Hasrul sedang tidak ada di tempat. Apalagi informasinya, Hasrul Piliang juga pernah memangku jabatan Kepala Bagian Humas Pemko Padang, yang seharusnya lebih luwes dan kooperatif dengan rekan-rekan mass media," ujar Efendi yang juga Ketua Umum Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik dan Transparansi Anggaran (LPKP-TA)

*Kios PKL GOR A Salim Disorot, Hasrul Piliang Terkesan "Ogah" Dikonfirmasi

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, kendati telah dilaunching pemakaiannya oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada Sabtu (14/12) pekan lalu, kehadiran kios pedagang kaki lima (PKL) di areal GOR Haji Agus Salim Padang masih jadi sorotan serta menyisakan pertanyaan besar banyak pihak. Terutama terkait proses penggelontoran serta pengelolaan anggaran pembangunan kios yang informasinya bersumber dari dana hibah Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta pelaksanaan pembangunannya yang terkesan tidak transparan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang (Kadiskop UMKM Padang), Hasrul Piliang, yang diharapkan berkenan memberikan penjelasan terperinci ihwal proses perolehan dan pengelolaan dana hibah dari Kemensos RI tersebut, ketika dijumpai di kantornya Senin (16/12) lalu, terkesan "ogah" dikonfirmasi. Beralasan hendak membesuk kerabatnya yang sedang sakit, mantan Kabag Humas Pemko Padang itu seolah sangat tergesa-gesa meninggalkan ruang kerjanya dan tak memberikan kesempatan kepada media ini untuk mengajukan banyak pertanyaan. Untuk sekedar mempersilahkan duduk pun, ia seolah tak sempat.

"Maaf, saya tidak banyak waktu sekarang, karena saya mau pergi menjenguk orang sakit," katanya kepada media ini.

Sambil berjalan meninggalkan ruang kerjanya menuju mobil dinasnya yang terparkir di depan kantor, Hasrul masih sempat menjawab beberapa pertanyaan media ini. Tentang koperasi PKL GOR H Agus Salim yang "baru seumur jagung" namun langsung dipercaya mengelola dana hibah Kemensos RI sebesar Rp375 juta untuk pembangunan kios PKL, ia menegaskan bahwa hal itu tidak jadi soal. Yang penting berbadan hukum. Tentang pembangunan kios PKL sendiri, ia menegaskan pihaknya hanya selaku pengawas. Pengelolaan dana serta teknis-teknis pekerjaan pembangunan kios sepenuhnya diserahkan kepada koperasi PKL.

Sebelum menjumpai Hasrul, media ini berikut media investigasi lain telah berupaya menemui Kadiskop UMKM Padang tersebut ke kantornya guna dimintai penjelasan detail terkait kios PKL GOR H. Agus Salim. Tiga kali kunjungan ke kantornya, Hasrul selalu tak berada di tempat.

* Staf: Maklum lagi banyak proyek
Pada kunjungan pertama sekitar satu bulan lalu, dia sedang menghadiri undangan seminar di Diskop UMKM Sumbar. Pada kunjungan berikutnya, lagi-lagi Hasrul sedang ada kegiatan di luar. Pada kunjungan ketiga, Kamis (5/12), Hasrul tengah ke Jakarta, yang menurut stafnya sedang mengurus beberapa keperluan terkait rencana peresmian kios PKL GOR H. Agus Salim. "Pak Kadis rada sibuk akhir-akhir ini. Maklum, lagi banyak proyek yang harus dituntaskan," ungkap sejumlah staf senada.

Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan Diskop UMKM Padang, Sri Budia Satriati, yang dijumpai pada kunjungan ketiga tersebut, mengakui, sejumlah pertanyaan media ihwal kehadiran GOR H. Agus Salim berikut koperasi PKL selaku pengelola telah disampaikan oleh Yofi Krislova selaku kepala UPTD GOR H. Agus Salim kepada dirinya maupun Hasrul Piliang selaku kepala dinas. "Waktu itu kadis mengatakan, biar dia yang nanti menjelaskan kepada wartawan," papar wanita yang akrab disapa "Bet" tersebut.

Sekilas tentang pembangunan kios PKL di areal GOR H. Agus Salim, Bet menjelaskan bahwa itu merupakan bagian dari program Kementerian Koperasi yang menunjuk beberapa kota di Indonesia salah satunya Kota Padang. Syaratnya yakni ketersediaan lahan dan adanya koperasi pengelola yang berbadan hukum.

Kepala UPTD GOR H. Agus Salim Padang, Yofi Krislova, yang dijumpai di kantornya, Senin (18/11) lalu, mengatakan, pekerjaan pembangunan kios PKL dibiayai dana hibah Kemensos RI , dimana dalam prosesnya dana hibah tersebut ditransfer langsung ke rekening koperasi PKL GOR H. Agus Salim Padang.

"Lebih rincinya tentang penunjukan koperasi selaku penerima dana hibah, silahkan bertanya kepada Diskop UMKM Padang, karena prosesnya dinas tersebut yang handle," ujar Yofi.
Tentang pendirian koperasi, lagi-lagi Yofi juga mengarahkan media ini ke Diskop UMKM Padang. Setahunya koperasi tersebut berdiri bulan Juli 2013 dengan akta notaris dari Yan Finanda, SH. "Lebih jelasnya silahkan ke Diskop UMKM Padang saja, karena saya di UPTD hanya ditunjuk sebagai pengawas pekerjaan," kata Yopi.

Setahu Yofi, untuk anggaran pembangunan kios PKL ini berjumlah sebesar Rp375 juta, diperuntukkan 32 PKL. Ia sedikit terdiam ketika ditanyakan menyangkut nilai fisik kios, yang menurut sejumlah konsultan teknis diperkirakan hanya menelan biaya kurang dari Rp 250 juta. Bahkan, ketika diminta untuk bisa memperlihatkan RAB (Rencana Anggaran Biaya), Yofi mengaku RAB sedang tidak ada di tangannya, tapi Ia berjanji menindak lanjuti hal ini.

"Setahu saya anggaran Rp.375 juta itu habis untuk pembangunan kios tersebut, tapi sekarang RAB nya tidak sama saya nantilah saya perlihatkan RAB-nya," kilah Yofi.

Sementara itu, Dafit selaku pengurus koperasi PKL, kepada wartawan mengatakan, penunjukan koperasi PKL sudah melalui proses yang dipersyaratkan. Bahkan sebelumnya telah melalui sejumlah pelatihan bagi PKL yang ada di kawasan GOR H Agus Salim Padang. "Semuanya sudah melalui proses, sehingga koperasi PKL dibentuk dan mengelola dana hibah dari Kemensos RI," ujarnya.

* Klaim Sesuai RAB

Ia juga mengklaim, pengunaan dana sebesar Rp375 juta untuk pembangunan kios telah sesuai RAB. Bahkan, menurutnya, dana yang ada malah tidak mencukupi untuk kebutuhan lainnya seperti pemasangan listrik. "Setelah dilaksanakan ternyata dananya belum mencukupi untuk melengkapi kebutuhan kios PKL, seperti listrik," jelasnya lagi.

Seperti diberitakan mass media di Padang, pembangunan kios PKLdi lingkungan GOR H Agus Salim Padang mendapat sorotan dari masyarakat. Pasalnya, kegiatan pembangunan terkesan dadakan. Bahkan pembangunan yang dilaksanakan diduga tidak transparan, dikarenakan tidak adanya papan nama atau plang proyek sebagai petunjuk informasi seputar pembangunan kios tersebut.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, kegiatan pembangunan fisik kios PKL ini dilaksanakan oleh sebuah koperasi, yang disinyalir berdiri seiring dengan proses pembangunannya.

* Masyarakat Heran

"Saya sendiri juga heran tiba–tiba di lokasi yang semula tempat orang berjualan aneka kuliner ini sudah berdiri bangunan petak – petak seperti ini. Warung tempat saya melepas penat setelah habis senam dan olahraga, sekarang tidak ada dan telah berganti dibangun petak kios begini," ujar Joni mengaku tiap hari Minggu berolahraga di kompleks GOR H Agus Salim Padang.

Hal senada juga diutarakan oleh Bahar, petugas security di salah satu bank terkemuka di Kota Padang. Pria yang sering mengajak keluarganya berolahraga di kawasan GOR H Agus Salim Padang ini juga merasa heran, kenapa pembangunan yang sedang dilaksanakan tidak diketahui informasinya? Sementara kawasan ini di bawah pengelolaan Pemko Padang.
"Kalau ada pembangunan, sebaiknya diinformasikan kepada masyarakat supaya kita sebagai bagian dari masyarakat juga tahu, karena lingkungan GOR H Agus Salim ini kan di bawah naungan pemerintah?," ungkap Bahar.

Menurut pria yang juga aktivis LSM tersebut, harusnya pemerintah bersikap terbuka kepada masyarakatnya terutama dalam era yang memang pemerintah dituntut terbuka dalam melaksanakan pembangunan, dari manapun sumber dananya. Apakah dari APBD, APBN, maupun hibah.

(tim)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.com • www.sumateratime.com • www.caleg-indonesia.com • www.ipppk.com • www.apnpjatim.com

Berita Terkait

Komentar

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Terbaru

 
Copyright © 2013 - . Portal Media Online Sorot Nasional - All Rights Reserved