Nasional

Arsip sebagai Pilar Demokrasi Pemerintahan

Published by Suara Lempanas on 07/11/13 | 12.27

Sekdaprov. Jatim Dr. H. Rasiyo, mengatakan, hakekat Arsip adalah sebagai Pilar Demokrasi Pemerintahan. Yang namanya arsip pasti berisi dan menyimpan informasi atau data yang bisa  digunakan sampai 100 tahun ke depan. Bahkan arsip juga sebagai informan karena bisa memberikan penjelasan tentang apa dan bagaimana peristiwa terjadi saat itu. Untuk itulah, arsip dikatakan sebagai pilar demokrasi pemerintahan sebab didalamnya berisi beraneka macam masalah mulai dari pemerintahan, politik, hukum, kepegawaian dan masalah aset serta keuangan.
Hal itu di ungkapkan saat membuka Rapat Koordinasi  Penilaian dan Penyusutan Arsip Provinsi Jawa Timur di Agrowisata Hotel Batu, Rabu (6/11)
Selanjutnya Rasiyo mengatakan, keberadaan arsip  sangat penting dan  vital untuk keberhasilan suatu pemerintahan dan pembangunan  di suatu daerah atau negara. Karena dengan arsip, segalanya akan menjadi mudah dan macam program  bisa dengan cepat tertangani dan dilaksanakan. "Bila arsip sudah tertata/tersusun  dengan rapi dan bagus sesuai dengan pokok  permasalahan serta urut dengan abjad, maka siapapun yang membutuhkan akan mudah mencarinya atau mendapatkannya," jelas Sekdaprov. Jatim.
Oleh karena itu, dalam menangani arsip supaya bisa tertata rapi dan benar sesuai kelompok dan abjad, dibutuhkan orang atau SDM yang benar- benar mumpuni. Karena dalam menata atau menyusun arsip butuh ketekunan, ketelatenan, kejelihan dan ketrampilan dalam menyusun dan menata. Sebab, arsip yang baik dan benar adalah begitu dibutuhkan  dengan mudah mencarinya dan ditemukan serta kapanpun dibutuhkan.
Sesuai dengan maksud dan tujuan diadakan rakor penilaian dan penyusutan arsip lanjutnya,  sekembalinya dari rakor diharapkan peserta tidak terkecuali harus bisa memperbaiki tentang kearsipan di SKPD masing- masing. Karena yang diundang  semuanya dari SKPD pemrov. Jatim, mulai dari Sekretaris di badan/dinas dan eselon III serta IV di biro- biro Setdaprov. Jatim, maka ke depan dan tidak memakan waktu terlalu lama di setiap SKPD harus  sudah bisa menciptakan Record centre atau pusat informasi tentang arsip di tempat kerjanya. Yaitu mulai dari arsip kepegawaian setiap PNS, keuangan, aset atau sarana prasarana di SKPDnya.
Sebab, dalam memberikan penugasan pasti seorang pimpinan mempunyai harapan atau action setelah mengikuti rapat . Jadi,  setiap peserta yang ikut  tidak hanya sekedar ikut atau hadir saja dalam  rapat ini. Tetapi harus ada tindak lanjutnya dan implementasi dari hasil rapat. Karena setiap SKPD pasti sudah/ada permasalahan yang dapat diarsipkan, tidak mungkin tidak. Kalau sampai tidak memiliki arsip berarti itu menjadi masalah besar. Sebab,  masalah arsip bisa di penjarakan atau dipidanakan.
Sebagai contoh, berbicara tentang arsip pertama- tama  yang diperhatikan adalah masalah penataan kelembagaan harus diatur/terstruktur; kedua, harus tertib administrasi. Sebab, bila tidak tertib maka keamanannya kurang terjamin, bila keamanan kurang terjamin maka bisa  sampai dipenjara. Selain keamanan, arsip juga butuh perawatan, keawetan dan penyelamatan serta penyimpanannya jangan sampai teledor. " Hanya karena teledor penyimpanan tentang arsip, seseorang bisa dipenjarakan hingga 5 tahun," tegas Rasiyo.
Sementara itu Kepala badan Perpustakaan dan kearsipan Prov. Jatim Drs. A. Muzib melaporkan, rakor penilaian dan penyusutan Arsip Prov. Jatim yang dilaksanakan dua hari ini diikuti 120 orang peserta dari SKPD Pemprov. Jatim. Sedang maksud dan tujuan rakor ini adalah untuk membangun kemitraan dalam menangani  arsip di setiap SKPD di lingkungan pemprov. Jatim. (Humas Setdaprov Jatim Dil/Suthon).    

Berita Terkait

Komentar

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Terbaru

 
Copyright © 2013 - . Portal Media Online Sorot Nasional - All Rights Reserved